Postingan
IG balqis Humaira | Yang paling panik kalau suatu tragedi ditetapkan sebagai bencana na
sional — itu hampir selalu bukan rakyat. Rakyat? Mereka sudah panik duluan sejak air naik, tanah amblas, rumah ambruk, anak hanyut, sawah mati, napas sesak. Mereka gak punya opsi untuk panik — karena panik bagi rakyat itu bukan emosi, tapi kondisi hidup. Yang justru takut setengah mati saat status “bencana nasional” ditetapkan itu mereka yang selama ini hidup nyaman di balik meja, di balik izin, di balik tanda tangan, di balik laporan tahunan yang rapi tapi bau busuk.
Dan dari pola dokumen yang kamu pegang, dari cara kekuasaan ini selalu bereaksi, dari bagaimana negara sering mendadak gagap begitu istilah “nasional” disebut, satu persatu wajah itu bisa dibaca. Bukan lewat nama. Tapi lewat kepentingan.
Karena bencana nasional bukan cuma soal tenda darurat, trauma healing, atau anggaran. Bencana nasional itu adalah pintu masuk audit besar-besaran. Dan audit adalah mimpi buruk bagi mereka yang hidup dari kelengahan sistem. Yang pertama panik: mereka yang punya izin di atas penderitaan.
Perusahaan-perusahaan yang berdiri di atas tanah yang seharusnya gak boleh diganggu. Konsesi di atas lahan gambut. Perkebunan di atas hutan lindung. Tambang di hulu sungai. Mereka bisa hidup tenang selama musibah itu disebut “banjir biasa”, “longsor musiman”, “cuaca ekstrem”. Selama itu masih diceritakan sebagai takdir alam. Tapi begitu kata “nasional” muncul, narasinya berubah total.
Yang tadinya “alam sedang murka”, mendadak bisa berubah jadi:
“Siapa yang membuka hutan?”
“Siapa yang mengubah kontur tanah?”
“Siapa yang mengeringkan rawa?”
“Siapa yang menutup daerah resapan?”
Dan di titik itulah mereka panik.
Karena bencana nasional = hubungan sebab-akibat mulai dicari.
Bukan cuma korban dihitung, tapi penyebab dibedah.
Yang kedua panik: pejabat pemberi izin.
Ini kelompok yang lebih licik. Lebih rapi. Lebih tenang di luar, tapi di dalam kepala mereka berisik. Karena saat status nasional ditetapkan, seluruh rantai administrasi ikut ditarik. Bukan cuma perusahaan di lapangan, tapi siapa yang memberi izin, siapa yang memperpanjang, siapa yang menutup mata ketika AMDAL dipermainkan, siapa yang “tidak tahu” padahal tanda tangannya ada.
Mereka tahu satu hal penting:
Selama bencana masih “daerah”, mereka masih bisa lempar bola panas ke pemerintah lokal. Tapi begitu nasional, tidak ada lagi tempat sembunyi. Semua rapat lama yang dulu santai, notulen yang dulu asal ketik, rekomendasi yang dulu copy-paste — itu bisa berubah jadi alat bukti.
Sekarang gue ajak lo ke tempat gelapnya. Tesso Nilo. Ini bukan sekadar hutan rusak. Ini wilayah operasi. Malam hari: alat berat masuk. Api dinyalain. Pohon rebah. Siang hari: aparat datang. Foto. Ngopi bentar. Pulang. Besok? Ulang lagi.
Dan semua orang di Riau tau satu hal: ini gak mungkin jalan kalo gak ada yang buka pintu dari pusat. Nah, pintu itu kebuka di era siapa? Di era El Beras pegang kunci kehutanan. Keluar SK. Keluar revisi. Keluar “penyesuaian”. Bahasa halusnya: penataan. Bahasa warung kopinya: “udah dibolehin.” Lebih dari 1,6 juta hektare hutan Riau dilepas.
Gue ulang pelan-pelan biar kebayang: satu koma enam juta hektare. Di dunia geng, itu bukan kesalahan. Itu undangan terbuka. Dan siapa yang paling cepet masuk? Bandar lama.
SURYA DARMADI: BANDAR YANG DAPET KARANG BUNGA DARI PUSAT
Nama ini gak asing: Surya Darmadi. Bos Duta Palma. Kebunnya di mana-mana. Masalahnya: banyak berdiri di kawasan hutan. Harusnya disikat. Harusnya dibongkar. Yang kejadian? Dateng ke pusat. Masuk kantor. Ketemu El Beras. Dan abis itu, keluar kalimat sakti yang tercatat di pengadilan: “Hud, itu tolong dibantu.”
Di dunia geng, ini bukan minta tolong. Ini kode aman. Artinya: urus, nanti gue beresin dari atas. Dan bener. Peta berubah. Status berubah. Yang tadinya ilegal, jadi “legal”. Surya Darmadi akhirnya masuk penjara. Bandarnya jatuh. Tapi El Beras? Bilang: “itu teknis bawahan.” Bos wilayah tetep bersih.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar