MENGENANG 77 TAHUN SERANGAN BELANDA KE KOTA BUKITTINGGI
Baca tulisan sebelumnya: Tentang Hari Bela Negara | Baca Juga: Mengenang Bukittinggi Diserang 19 Desember 1948
Dt. Rajo Sampono | Pada masa Perang Kemerdekaan, Bukittinggi dijuluki sebagai “Ibu Kota Kedua Republik Indonesia" Selama beberapa bulan Pada tahun 1947 Wakil Presiden RI berkedudukan di kota ini [Berkantro di Istana Bung Hatta sekarabng]. Dari Bukittinggi, Wakil Presiden [yang juga menjabat sebagai Perdana Menteri] memimpin dan menggendalikan pemerintahan dan perjuangan untuk seluruh Sumatera dan Indonesia.
Pada saat Belanda melancarkan agresi militer kedua, Bukittinggi merupakan kota penting kedua di wilayah Republik Indonesia. Di kota ini berkedudukan Komisariat Pemerintah Pusat untuk Sumatera (Kompempus) di bawah pimpinan Mr. Teuku Muhammad Hasan dan Markas Besar Komando Sumatera (MBKS) di bawah pimpinan Panglima Tentara dan Teritorium Sumatera (PTTS) Kolonel Hidayat yang mengantikan Jenderal Mayor Soeharyo Haryowardayo. Dilingkungan markas besar ini Angkatan Laut dan Angkatan Udara, menempatkan wakil-wakilnya jawatan Kepolisian Negara Cabang Sumatera di bawah pimpinan Komisaris Besar Umar Said juga berkedudukan di kota ini.
Bukittinggi juga merupakan Ibu Kota Provinsi Sumatera Tengah dibawah pimpinan Gubernur M. Nasrun dan Dewan Perwakilan Rakyat Sumatera Tengah (DPRST) di bawah pimpinan H.Ilyas Yakub, sekaligus Ibu kota Keresidenan Sumatera Barat dengan Residennya Mr. M. Rasyid. Kantor Divisi IX / Banteng yang sesudah reorganisasi dan rasionalisasi Angkatan Perang di ubah menjadi Subteritorium V di bawah pimpinan Letnan Kolonel Dahlan Ibrahim juga bermar-kas di kota ini. Begitu pula halnya dengan jawatan Kepolisian cabang Sumatera Tengah di bawah pimpinan Pembantu Komisaris Besar Sulaiman Effendi berpusat di Bukittinggi.
Sejak November 1948 di Bukittinggi ditempatkan sejumlah pejabat pemerintah pusat, Diantaranya ialah Mr. Syafruddin Prawiranegara (Menteri Kemakmuran), Lukman Hakim (Komisaris Negara Urusan Keuangan), dan Ir. Mananti Sitompul (Pegawai Tinggi Jawatan Pekerjaan Umum).Untuk membantu tugas Kompempus ditugasi Marjono Danubroto.
Beberapa hari sebelum tanggal 19 Desember 1948 pihak intelijen sudah memprediksi bahwa Belanda akan melancarkan serangan dalam waktu dekat. Mereka berhasil memonitor kegiatan-kegiatan pasukan Belanda yang semakin meningkat di garis demarkasi. Bagian Penghubung Masyarakat (Perma) Subteritorium mengedarkan brosur yang memperingatkan penduduk agar bersiap siap menghadapi perang. Pada suatu kali di awal bulan Desember pernah Letnan Kolonel Abdul Halim menyampaikan laporan kepada Kolonel Hidayat, bahwa Belanda akan menyerang segera. Akan tetapi, Panglima Tentara dan Teritorium Sumatera (PTTS), Kolonel Hidayat, menepis anggapan itu, dan menjawab "Er is green oorlog voor de 15 de Januari 1949.” (Tidak akan ada peperangan sebelum tanggal 15 Januari 1949 ). (Sejarah Perjua-ngan Kemerdekaan RI di Minangkabau 1945-1950).
Belanda akan menyerang, paling cepat serangan itu akan dilancarkan pada pertengahan Januari 1949." Atau seperti yang dikatakannya Kolenol Hidayat kepada Mayor Khairul Basri CH.Rani, "Saya pikir tidak dalam waktu singkat".
Tampaknya, bagi penduduk Bukittinggi ada hal yang lebih menarik daripada peringatan tersebut, yakni kedatangan Presiden Soekarno dan rombongannya yang akan singgah di kota mereka, dalam perjalanan ke India. Begitulah, sepanjang hari tanggal 18 Desember 1948 Bukittinggi diliputi suasana gembira. Sejak pukul 10.00 para pelajar dan rakyat umum memenuhi jalan-jalan utama untuk menyambut kedatangan Presiden. Ternyata, sampai sore rombongan yang ditunggu itu tidak datang. Menjelang Maghrib, para pelajar dan rakyat membubarkan diri. Namun, di Lapangan Terbang Gadut, ± 5 km dari pusat kota, para petugas AURI tetap dalam keadaan siaga.
Kira-kira pukul 20.00 terdengar suara pesawat terbang mengitari kota. Beberapa kali pesawat terbang itu melintasi lapangan terbang Gadut. Orang-orang yang masih menunggu yakin bahwa pesawat itu adalah pesawat terbang yang membawa Presiden Soekarno dan rombongannya. Oleh karena Lapangan Terbang Gadut tidak mempunyai fasilitas penerangan yang memungkinkan pesawat mendarat pada malam hari, sejumlah kendaraan jip dan sedan dikerahkan ke lapangan terbang. Lampu-lampu kendaraan dinyalakan dan diarahkan ke lapangan pacu. Beberapa pejabat penting sudah bersiap-siap dipinggir lapangan untuk menyambut Presiden dan rombongan.
Ternyata, pesawat itu tidak mendarat. Sebaliknya, setelah mengitari kota beberapa kali, pesawat itu menghilang. Mereka yang sedang menunggu kedatangan Presiden pun bertanya-tanya apakah yang terjadi. Apakah Presiden membatalkan rencananya untuk singgah di Bukittinggi? Atau, apakah penerangan di lapangan terbang tidak cukup untuk memungkinkan pesawat mendarat?. Ada juga yang menduga bahwa pesawat itu adalah pesawat terbang Belanda yang sedang melakukan pengintaian.
Peristiwa di lapangan terbang itu beredar dari mulut ke mulut. Sebagian besar penduduk yakin bahwa pesawat itu adalah pesawat musuh. Ketegangan pun mulai terasa. Alangkah berbedanya suasana malam itu dengan suasana gembira siang harinya.
Pertanyaan yang berkembang malam itu terjawab keesokan harinya. Kecurigaan pun menjadi kepastian. Pagi tanggal 19 Desember 1948 Belanda melancarkan serangan udara ke Bukittinggi. Beberapa tempat dan bangunan dalam kota dijatuhi bom dan ditembaki dengan roket. Dari pesawat terbang dijatuhkan pula selebaran, berisi pernyataan bahwa Belanda tidak terikat lagi dengan Persetujuan Renville dan gencatan senjata. Tertulis pula dalam selebaran itu bahwa Belanda akan melancarkan aksi polisional untuk membasmi kaum ekstremis. Para ekstremis diminta supaya segera menyerahkan senjata mereka kepada tentera Belanda yang segera akan tiba. (Yang dimaksud Belanda dengan ekstremis ialah anggota Angkatan Perang RI). Dalam selebaran lain disebutkan, seperti yang dikemukakan Marah Joenoes, 2000, berbunyi:
“Hari ini pukul 06.00 pagi. pasukan Belanda sudah bergerak dari Padang dan pukul 13.00 siang akan tiba di Bukittinggi, sambutlah tanpa perlawanan, tentra hendaklah bertugas seperti polisi, polisi hendaknya tinggal di tempat. Senjata serahkan!, pamong praja/ninik mamak/pegawai-pegawai hendaklah menyambut dengan sikap persahabatan, rakyat umum hendaklah tenang “
Pagi tanggal 19 Desember itu operator Pos, Tele-pon dan Telegraf (PTT) Bukittinggi, Ajas Baheram, menerima telegram dari Yogyakarta tentang serangan udara Belanda ke Yogyakarta.
Di Bukittinggi, serangan udara Belanda dimulai pukul 07.00. Sasarannya antara lain ialah instalasi PTT. Sebuah bom dijatuhkan di Kantor Kawat di Jalan Birugo. Akan tetapi, bom itu jatuh di depan sebuah rumah tidak jauh dari kantor dan tidak meledak. Dalam situasi seperti itu, para radio telegrafis PTT masih tetap menjalankan tugas. Mereka masih mengadakan hubungan dengan PTT di Kotaraja, Medan, Sibolga, Pekanbaru, Kerinci, dan Jambi menyampaikan berita tentang adanya serangan udara Belanda di Bukittinggi. Barulah sekitar pukul 12.30 mereka meninggalkan kantor. Akan tetapi, apakah hubungan PTT Bukittinggi dengan PTT Yogya antara pukul 11.00 (selesainya sidang kabinet ) dan pukul 12.30 (saat operator PTT Bukittinggi meninggalkan kantor) masih terbuka yang memungkinkan telegram dikirim dari Yogyakarta dan diterima di Bukittinggi?
Bekas radio telegrafis PTT Bukittinggi, Aladin, S.H. mengatakan bahwa setelah PTT Yogyakarta memberitahukan tentang serangan udara Belanda, telegrafis radio PTT Bukittinggi terus berusaha berhubungan dengan Yogyakarta, akan tetapi, mereka hanya menerima berita yang dikirim secara round-slip dan diputar terus-menerus yang isinya sama dengan berita pertama, yakni tentang serangan udara Belanda. Panggilan PTT Bukittinggi tidak pernah disahuti oleh PTT Yogyakarta. Kemungkinan, para petugas PTT Yogyakarta sudah meninggalkan kantor. Berarti, mandat tidak sampai ke Bukittinggi. Atau, sampai dikirim, tetapi tidak melalui PTT. Bagaimanapun, mandat atau berita tentang mandat itu tidak sampai kepada Mr.Syafruddin Prawiranegara pada tanggal 19 Desember 1948.
Tokoh-tokoh pemerintahan dan militer di Bukittinggi dengan cepat menyimpulkan bahwa Belanda sudah memulai agresi militernya. Sekitar pukul. 09.00 mereka mengadakan pertemuan di Istana Bung Hatta atau Gedung Negara Tri Arga (pernah bernama Rumah Tamu Agung) jang diketuai oleh Menteri Keuangan R.I. Mr. Sjafruddin Prawiranegara dan dihadiri oleh Ketua Komisariat Pemerintah Pusat untuk Sumatera Teuku Moh. Hassan, Gubernur Sumatera Tengah Mr. M. Nasrun dan beberapa pegawai tinggi jang lain. (Propinsi Sumatera Tengah)
Sementara Rasyid, 1982 menyebutkan , turut juga hadir dalam pertemuan itu, disamping hadir Mr.Sjafruddin Prawiranegara , Mr.Teuku Muhammad Hasan, dan Mr.Lukman Hakim (Komisaris Negara Urusan Keuangan). Dari kalangan militer hadir P..S. Kolonel Hidajat dan ajudannya Kapten Islam Salim. Kepala Jawatan Kepolisian Sumatera Tengah, Pembantu Komisaris Besar Sulaiman Effendi disertai oleh Komisaris Besar Umar Sahid, Kepala Polisi Sumatera, tampak pula dalam pertemuan tersebut.
Tak beberapa lama, pertemuan dimulai, ledakan bom dan tembakan roket terdengar kembali. Para peserta pertemuan segera menyelamat kan diri. Mereka belum berhasil membuat keputusan apa-apa.
Di tempat lain, di gedung MBKS, berlangsung pula rapat di pimpin oleh Mayor Kartakusumah. Seperti yang dialami oleh rapat di gedung Istana Bung Hatta, rapat di MBKS ini pun belum sempat mengambil keputusan sebab gedung itu dihujani Belanda dengan tembakan dari udara. Para perwira yang mengikuti rapat berusaha menyelamatkan diri masing-masing. Setelah serangan udara reda, barulah mereka melanjutkan rapat di rumah Kolonel Hidayat.
Pada hari itu serangan udara Belanda dilakukan secara bergelombang, yang menjadi sasaran utama ialah Lapangan Terbang Gadut, Markas Divisi IX/Banteng, pemancar RRI, dan stasiun pemancar Pos, Telepon dan Telegraf (PTT). Selain mengebom dan menembaki objek-objek vital itu, Belanda juga menembaki sasaran sipil. Beberapa buah kendaraan umum terkena tembakan yang menyebabkan sejumlah penumpang meninggal dan luka-luka.
Setelah serangan udara reda, Kolonel Hidayat menghubungi tokoh-tokoh lain untuk mengadakan pertemuan kembali. Ia "mendesak" Mr. Sjafruddin Prawiranegara agar membentuk pemerintahan dengan jaminan bahwa seluruh Angkatan Perang berdiri di belakang Sjafruddin Prawiranegara . Ketika sore tanggal 19 Desember itu Kolonel Hidayat yang didampingi ajudannya Kapten Islam Salim menemui Mr.Sjafruddin Prawiranegara yang masih belum memperoleh kepastian tentang nasib para pemimpin di Yogyakarta.
Dalam catatan Mr.Tengku Moehammad Hasan, 1989 dalam buku PDRI dalam khasanah kearsipan, melaporakan “ Pada sore itu Mr. Sjafruddin Prawiranegara menemui Mr.Tengku Moehammad Hasan dengan didampingi oleh Kolonel Hidayat dan Islam Salim. Syafruddin Prawiranegara mengatakan bahwa besar kemungkinan Presiden dan Wakil Presiden ditawan Belanda. Jika hal itu benar, berarti telah terjadi kevakuman pemerintahan. Kevakuman itu akan menimbulkan dampak negatif baik di dalam maupun di luar negeri. Di dalam negeri, rakyat tidak mempunyai pemimpin yang akan mereka turuti. Di luar negeri, negara lain akan menganggap bahwa RI sudah lebur.
Sebagai seorang ahli hukum, pada mulanya Mr.Tengku Moehammad Hasan mempersoalkan segi juridis dari pemerintahan yang akan di bentuk itu. Apakah pembentukan pemerintahan itu dapat dipertanggungjawabkan secara hukum? Namun, tanggung jawab terhadap kelanjutan perjuangan mengatasi aspek hukum itu. Bekas Gubernur Sumatera ini pun berpendapat bahwa sebuah pemerintahan perlu dibentuk untuk menyelamatkan negara yang sedang berada dalam bahaya. Dengan demikian kekosongan pemerintahan dapat diisi sehingga RI tetap diakui oleh dunia internasional sebagai Negara yang berdaulat.
Begitulah, Sore itu pada jam 06.00 sore (18.00 WIB) tanggal 19 Desember 1948, disepakatilah untuk membentuk Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI). Dan disepakati pula bahwa pemerintahan itu akan dipimpin oleh Mr. Sjafruddin Prawiranegara dan Mr.Tengku Moehammad Hasan sebagai wakilnya. Walaupun usia Mr.Sjafruddin Prawiranegara lebih, muda dibandingkan. dengan Mr.Teunku Moehammad Hasan, ia adalah satu-satunya menteri kabinet yang ada di Bukittinggi. Berarti dari segi jabatan, ia lebih senior. Kesepakatan itu akan mereka bicarakan dengan tokoh-tokoh lain. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa kesepakatan yang mereka capai disore hari 19 Desember 1948 itu merupakan embrio dari pembentukan pemerintahan yang tiga hari kemudian direalisasikan melalui pengumuman kabinetnya di Halaban.
Pembentukan embrio PDRI di Bukittinggi 19 Desember, ditetapkan secara resmi melalui Keputusan Presiden (Keppres) Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2006 sebagai hari bela Negara yang diperingati setiap tahun. Peringatan ini bertujuan untuk mengenang perjuangan, membangkitkan semangat kebangsaan, serta menumbuhkan kesadaran dan tanggung jawab seluruh warga negara untuk bela negara, baik secara fisik maupun nonfisik.
Di tulis oleh Saiful Guci di sudut Lapau eSPe (SP) kasiah Bundo Jorong Pulutan Nagari Koto Tuo Kecamatan Harau.-Lima Puluh Kota 19 Desember 2025
1.anggota Komisariat Masyarakat Sejarawan Indonesia (MSI) Kabupaten Lima Puluh Kota dan
2. Anggota Kepengurusan Dewan Harian Cabang Badan Pembudayaan Kejuangan 45 Kabupaten Lima Puluh Kota Masa Bakti 2025-20230.
Komentar
Posting Komentar