Postingan
Pejuang Menjadi Pemberontak,[1] dibunuh saat Menyerahkan diri
FB Rapakat | Dahlan Djambek lahir di Bukittinggi, Sumatera Barat, sebagai putra dari ulama Minangkabau terkemuka, Muhammad Jamil Jambek. Pendidikan menengahnya ditempuh di Christelijk Algemene Middelbare School (AMS) Salemba, Jakarta. Keputusan Dahlan untuk memasuki jalur militer menandai awal dari jalan hidupnya yang kompleks, di mana aspek agama, militer, dan politik saling bertaut.
Dari Pejuang Kemerdekaan hingga Tuduhan Korupsi.
Setelah masa pendudukan Jepang dan proklamasi kemerdekaan, Dahlan mengambil peran dalam militer Republik sebagai komandan di divisi yang dikenal sebagai Divisi Banteng. Namun karier militernya tidak mulus pada awal 1950-an, ketika menjabat sebagai Deputi III Keuangan di markas besar angkatan darat, ia mendapat tuduhan korupsi terkait pembelian sepatu militer. Tuduhan ini membuatnya melepaskan jabatan dan memilih kembali ke Sumatra Barat.
Momen ini menjadi pijakan penting bagi fase “sisi lain” Dahlan: dari pegawai militer pusat menjadi figur kontroversial yang memilih jalur berbeda jauh dari ibu kota Jakarta.
Aktivisme Anti-Komunis & Kebangkitan Disenken Konservatif.
Kembali ke ranah lokal di Sumatra Barat, Dahlan terlibat dalam pembentukan Gerakan Bersama Anti-Komunis (Gebak) pada tahun 1957. Ia menjabat sebagai Sekretaris Jenderal. Melalui Gebak, Dahlan dikenal sebagai tokoh yang vokal menentang pengaruh ideologi kiri, terutama partai yang dianggap pro-komunis. Ia menuduh bahwa kelompok tersebut menyebabkan keretakan dalam pemerintahan pusat (antara pemimpin nasional).
Menurut sejumlah narasi, dalam kampanye anti-komunis itu, Gebak menahan dan memperlakukan sekitar 200 orang yang dianggap “kiri”, termasuk anggota, simpatisan, atau mereka yang dianggap berafiliasi dengan ideologi kiri.
Jalan ini menunjukkan bahwa bagi sebagian orang, Dahlan bukan sekadar pejuang kemerdekaan atau militer, tetapi juga aktor politik ideologis yang berhadapan dengan dinamika politik Indonesia pasca-merdeka.
Peran dalam Pemberontakan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) — Krisis Loyalitas & Negara.
Ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah pusat dan sentralisasi banyak wilayah (termasuk daerah-daerah di luar Jawa) mendorong terbentuknya PRRI. Dahlan Djambek termasuk salah satu tokoh militer/politik yang mendirikan PRRI.
Dalam kabinet PRRI, Dahlan memegang jabatan penting: Menteri Dalam Negeri serta Menteri Pos dan Telekomunikasi. Pada masa itu, pangkatnya kolonel dan ia juga tetap memimpin Divisi Banteng.
Motif mereka menuntut desentralisasi, otonomi daerah, dan keadilan pembangunan bagi wilayah di luar Jawa sebagai bentuk kritik terhadap pemerintahan sentralis di Jakarta. Itu menunjukkan bahwa sebagian dari tindakan PRRI bukan sekadar pemberontakan tanpa dasar, melainkan keluhan struktural tentang keseimbangan pusat-daerah.
Namun, bergabung dengan PRRI membawa konsekuensi besar: PRRI dianggap pemberontakan terhadap negara, pemerintahan pusat mengerahkan militer dari Jawa, dan akhirnya PRRI ditumpas. Bagi banyak pihak, ini menjadi noda dalam rekam jejak Dahlan dari pejuang kemerdekaan ke pemberontak.
- Akhir Tragis dan Persoalan Legitimasi Sejarah.
Setelah kekalahan PRRI dan jebakan militer, Dahlan dan tokoh PRRI lainnya dipaksa untuk bersembunyi dan melakukan gerilya di hutan-hutan Sumatra Tengah.
Menurut catatan sejarah, pada 13 September 1961, Dahlan hendak menyerahkan diri, tetapi saat dilepaskan oleh pasukan semi-militer pemerintah (Organisasi Perlawanan Rakyat / OPR), ia dibunuh. Kematian ini menjadi akhir dari kisah seorang pejuang yang berubah menjadi pemberontak, dan kemudian simbol tragedi pasca-kemerdekaan.
Beberapa narasi menyebut bahwa permintaan Dahlan untuk tidak bersumpah setia kepada institusi atau manusia (hanya kepada Tuhan) menjadi salah satu alasan penolakannya menyerah secara resmi memperlihatkan dilema moral-agama di tengah persoalan politik dan kekuasaan.
Sejak itu, Dahlan Djambek menjadi figur kontroversial: bagi sebagian orang, ia adalah pejuang dan korban, ia adalah pemberontak yang menentang negara. Warisan sejarahnya tetap menyisakan pertanyaan bagaimana memosisikan individu yang pernah jadi pahlawan, tetapi kemudian menentang pemerintah pusat.
- Mengapa “Sisi Lain” Perlu Diingat — Kompleksitas Sejarah & Identitas.
Kisah Dahlan menunjukkan bahwa proses kemerdekaan dan perjuangan tidak selalu hitam-putih: banyak aktor yang berubah posisi seiring kondisi politik.
Kritik terhadap pusat dan tuntutan desentralisasi di Indonesia pasca-merdekaan adalah akar persoalan yang sering direduksi sebagai “pemberontakan”. Dalam konteks itu, aksi seperti PRRI bisa dipahami sebagai ekspresi ketidakpuasan struktural, bukan sekadar makar dangkal.
Namun, tindakan seperti penahanan massal, pembentukan gerakan anti-komunis (Gebak), dan keterlibatan dalam PRRI membawa konsekuensi nyata terhadap sejarah: konflik, perpecahan, pembunuhan, dan trauma sosial.
Dahlan jadi contoh bahwa identitas seorang pahlawan bisa bergeser, tergantung perspektif apakah sebagai pejuang kemerdekaan, tokoh politik lokal, pembela otonomi daerah, atau pemberontak terhadap negara.
Kisah Dahlan tidak bisa dipahami hanya dari satu sudut pandang sebagai pejuang kemerdekaan, sebagai aparat militer, sebagai penentang komunisme, ataupun sebagai pemberontak terhadap negara. Ia menjalani semua fase itu, dan sejarah mencatatnya dalam keruwetan.
Mengenang “sisi lain” Dahlan berarti berani menghadapi kenyataan bahwa perjuangan, loyalitas, dan identitas politik di Indonesia pasca-merdekaan sangat kompleks. Sejarah tidak selalu heroik dan linier, tetapi sering bengkok, penuh dilema, dan tragis.
==========
Catatan Kaki oleh Admin:
[1] Pusat menjatuhkan tuduhan dan cap 'Pemberontak' kepada orang Minangkabau yang masih melekat hingga hari ini. Namun orang Minang menolak tuduhan tersebut karena bagi mereka, PRRI merupakan 'gerakan koreksi' terhadap Pemerintah Pusat yang telah salah langkah. Selain sentralistis yang paling merusak kehidupan bernegara masa itu ialah kedekatan Soekarno dengan Partai Komunis Indonesia (PKI). PRRI sendiri didirikan bukan menafikan kepemimpinan Soekarno melainkan menggantikan pemerintahan yang dipimpin oleh PM Djuanda. Apa yang dilakukan orang Minang masa itu bukan memberontak kepada Negara seperti yang dituduhkan dalam tulisan ini melainkan mengoreksi para elit yang mengendalikan negara pada masa itu.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar