Tolak Label ‘Batak’: Mandailing Bangkit Lawan Stigma di Zaman Belanda.

"Seruan dari Batavia untuk Menjaga Nama, Martabat, dan Identitas Mandailing"

Sebuah laporan pers kolonial dalam Overzicht van de Inlandsche en Maleisisch-Chineesche pers (1922, No. 24, 11 Juni 1922) merekam munculnya perlawanan terbuka dari kalangan Mandailing di Batavia terhadap upaya pelabelan etnis yang berkembang saat itu. Melalui sebuah surat edaran resmi yang ditandatangani sejumlah tokoh Mandailing, disuarakan penolakan tegas terhadap penyebutan “Batak”, sekaligus ajakan untuk membangun solidaritas dan mempertahankan identitas Mandailing sebagai entitas yang berdiri sendiri. Berikut isi laporan tersebut:

*** Telah dimuat sebuah surat edaran dari suatu “Komite Mandailing” yang didirikan di Batavia. Atas nama komite tersebut, surat itu ditandatangani oleh para pedagang Mohd. Ali, S.M. Tajib, dan Abdoel Djabbar, pegawai pada “Kantor Pensiun” Imran Lubies, serta pegawai B.O.W. M. Noerdin.

Dalam surat edaran tersebut, dengan memperhatikan dan mendengar adanya gerakan yang berasal dari penduduk Angkola, Sipirok, dan Toba—yang menyebut diri mereka sebagai orang Batak—yang bertujuan menghapus nama Mandailing sebagai sebutan bagi suatu ras tertentu, disampaikan suatu seruan kepada saudara-saudara Mandailing yang bukan berasal dari Batak, agar bersatu dalam suatu “Perhimpunan Mandailingers”. Tujuannya adalah untuk mempertahankan kehormatan nama Mandailing serta memajukan masyarakat Mandailing dalam bidang pendidikan, pertanian, dan perdagangan, serta bidang lainnya.

Komite tersebut menegaskan bahwa orang Mandailing dapat dijumpai di berbagai tempat, seperti di Sumatra, Jawa, Borneo, Celebes, di Straits Settlements, dan di Hijaz, yang menyebut diri mereka sebagai orang Mandailing dan usaha mereka sebagai usaha Mandailing. Mereka akan merasa terhina apabila disebut sebagai orang Batak.

................................…...........

Dokumen ini memperlihatkan bahwa persoalan identitas bukanlah isu sederhana, melainkan bagian dari pergulatan sosial yang kompleks di masa kolonial. Klasifikasi etnis yang berkembang saat itu tidak hanya berkaitan dengan asal-usul, tetapi juga menyentuh aspek martabat, posisi sosial, hingga akses terhadap peluang ekonomi dan pendidikan.

Munculnya Komite Mandailing di Batavia menunjukkan bahwa kesadaran identitas telah melampaui batas geografis kampung halaman. Para perantau Mandailing tidak hanya membangun jaringan ekonomi, tetapi juga membentuk solidaritas berbasis identitas untuk merespons wacana yang dianggap merugikan mereka. Batavia, sebagai pusat administrasi dan pertemuan berbagai kelompok etnis, menjadi ruang penting bagi artikulasi identitas tersebut.

Penolakan terhadap label “Batak” dalam konteks ini mengindikasikan adanya perbedaan persepsi yang tajam mengenai identitas etnis. Bagi kelompok Mandailing yang terlibat dalam gerakan ini, nama bukan sekadar penanda, melainkan simbol harga diri yang harus dijaga. Oleh karena itu, upaya untuk “menghapus” atau melebur identitas Mandailing ke dalam kategori yang lebih luas dipandang sebagai ancaman yang nyata.

Seruan untuk membentuk “Mandailingers-Bond” juga menunjukkan arah gerakan yang tidak berhenti pada penolakan semata, tetapi bergerak menuju penguatan internal. Fokus pada pendidikan, pertanian, dan perdagangan menandakan bahwa identitas dipadukan dengan agenda kemajuan sosial. Dengan kata lain, mempertahankan nama Mandailing sekaligus berarti memperkuat posisi masyarakatnya di tengah perubahan zaman.

Lebih jauh, penyebutan wilayah persebaran Mandailing—dari Sumatra hingga Hijaz—menggambarkan luasnya jaringan diaspora yang telah terbentuk. Identitas Mandailing tidak lagi terbatas pada ruang lokal, melainkan telah menjadi identitas yang hidup dan dipertahankan dalam lintas wilayah.

Penutup:

Tulisan ini menunjukkan bahwa perdebatan mengenai identitas Mandailing dan Batak telah berlangsung sejak masa kolonial, jauh sebelum menjadi wacana kontemporer. Apa yang tampak sebagai persoalan nama, pada hakikatnya adalah perjuangan mempertahankan martabat, posisi sosial, dan eksistensi suatu kelompok di tengah tekanan struktur kolonial dan dinamika internal masyarakat itu sendiri.

edited by marjafri

Adat Minang tak Bertentangan dengan Syari'at

Ilustrasi Gambar: kumparan Disalin dari kiriman FB Putra Al Minangkabawy Aldiyansyah Batapa Geli nya saya melihat Beberapa Orang yg tak faham adat MINANG ( Adat Datuk Perpatih ) tapi Berkomentar membawa & menyebut adat Minang bersebrangan dengan Syariat,kerana alasan Adat Minang lebih kepada Perempuan. Saya Sebagai Anak Jati Minang sunguh saya tak suka dengan Pikiran dangkal seperti itu. di sini saya perjelas sekalian berbagi ilmu kepada semua orang yang tak faham adat Minang, agar bisa memahami,agar tak sembarangan menghina Adat2 orang yang belum di Fahamkam. 1.Adat minang bersebrangan dengan Islam kerana MATRILINEAL/Lebih kepada Perempuan ?? 2. Harta pusaka lebih ke Perempuan ? Jangan Menghukum adat dengan Agama bila tak faham keduannya. "ADAT MINANG TIDAK ADA YANG BERSEBERANGAN/ BERTOLAK PADA SYARIAT KITABULLAH". Adat Minang inilah yang sangat istimewa , Mengapa ? Kerana hanya di adat Minang kedudukan Perempuan di hormati & diberikan hak-Haknya ,bukan direndahkan. ...

Ketika Sejarah Minang Ditulis oleh orang Jahil

Tulisan ini ditulis oleh akun anonim yang menggunakan nama sangsekerta ( Pu Hyang) , tidak ada identitas lengkap mengenai sang penulis. Dilihat dari tulisan yang dibuat (dengan asumsi tulisan ini berasal dari buah pemikirannya sendiri) maka terdapat beberapa kemungkinan: Pertama Pu Hyang (sang penulis) bukan orang Minang dan dapat dimaklumi dengan perspektif sentralistis yang digunakannya dalam tulisan ini. Kedua Pu Hyang (sang penulis) ialah orang yang berasal dari ibu Minang namun tidak dibesarkan dengan Adat Minang, tidak mempelajari serta memahami adat Minang, layaknya kebanyakan orang yang mengaku Minang karena beribu Minang. Ia lebih banyak mengandalkan sumber dari para orientalis, arsip Kolonial, dan tulisan dari sarjana yang menulis dari perspektif yang sama sekali berbeda bahkan bertolak belakang dengan Adat Minang, ditambah dengan halusinasi dirinya tentang kebesaran Kerajaan di Minangkabau. Persis dengan salah seorang Penulis...

KISAH KETURUNAN CHE.

Foto: reseachgate Disalin dari kiriman FB Eddy Ezwan KISAH KETURUNAN CHE. Majoriti populasi penduduk Kelantan terdiri dari kalangan bangsa Melayu, sejarah kerajaan dan kesultanan Kelantan pun sangat tua walau kesultanan pada hari ini cuma diasaskan pada pertengahan kurun ke-16, bagi melambangkan mereka dari golongan bangsawan Kelantan ramai yang memakai gelaran tersendiri bagi mengekalkan identiti mereka. Di Kelantan, gelaran mereka istimewa seperti gelar Nik, Wan, Tuan, Tengku, namun ada satu gelaran di Kelantan iaitu Che, gelaran ini seringkali menjadi polemik dikalangan yang membicarakannya. Untuk satu tempoh, ada keluarga dalam masyarakat Melayu Kelantan menggunakan gelaran Che dalam keluarga mereka seolah ia adalah gelaran bangsawan juga. Ada orang mengatakan gelaran Che ini adalah bagi golongan yang baru memeluk Islam, namun agak mengarut apabila direnung kembali adalah suatu perkara yang asing menggunakan gelaran ini secara berterusan dari bapa turun kepada anak seterusnya ...

Jazirah Malayu

Cari Blog Ini